winrip-ibrd.com, 24 APRIL 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Provinsi Riau, yang terletak di jantung Pulau Sumatera, memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarprovinsi dan pintu gerbang perdagangan di Selat Malaka. Dengan luas wilayah 87.023,66 km² dan populasi sekitar 6,39 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020, Riau kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas alam, dan hasil perkebunan seperti kelapa sawit. Selain itu, warisan budaya Melayu yang kuat menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan yang memiliki daya tarik regional dan internasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Riau menetapkan visi ambisius untuk menjadi “Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2025.” Untuk mencapai visi tersebut, pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, serta kebijakan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, menjadi pilar utama.

Artikel ini menyajikan analisis mendalam dan terperinci mengenai perkembangan infrastruktur, kebijakan publik, tantangan, serta solusi strategis di Provinsi Riau, dengan fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dan data terkini hingga April 2025. Pembahasan mencakup sektor transportasi, sumber daya air, perumahan, permukiman, energi, serta kebijakan pendukung seperti anggaran daerah, tata kelola pemerintahan, dan penanganan isu sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan stunting.

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau

Berdasarkan RPJMD 2019-2024, visi pembangunan Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu).” Visi ini diwujudkan melalui lima misi utama:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM): Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing melalui pendekatan pembangunan manusia seutuhnya, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi.

2. Infrastruktur Merata dan Berwawasan Lingkungan: Membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas, ketahanan pangan, dan keseimbangan ekosistem.

3. Perekonomian Inklusif dan Mandiri: Mengembangkan ekonomi yang berdaya saing melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

4. Pengembangan Budaya Melayu dan Pariwisata: Menjadikan budaya Melayu sebagai identitas utama serta memajukan sektor pariwisata yang kompetitif secara nasional dan internasional.

5. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang optimal.

Misi-misi ini mencerminkan komitmen Riau untuk mengatasi disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan, seperti Kota Pekanbaru, dan wilayah pedesaan atau kepulauan, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis. Infrastruktur dan pelayanan publik menjadi fondasi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat identitas budaya Melayu.

Perkembangan Infrastruktur di Provinsi Riau

Pembangunan infrastruktur di Riau difokuskan pada empat sektor strategis: transportasi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta energi. Berikut adalah analisis terperinci mengenai capaian, proyek prioritas, dan tantangan di masing-masing sektor:

1. Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi, khususnya jalan dan jembatan, merupakan tulang punggung konektivitas di Riau, yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan yang luas. Transportasi yang efisien mendukung distribusi barang, mobilitas penduduk, dan pengembangan sektor ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan pariwisata. Beberapa proyek dan capaian utama meliputi:

• Preservasi dan Pelebaran Jalan Nasional: Pada 2022, Gubernur Riau mengusulkan sejumlah proyek preservasi jalan, seperti Ujung Tanjung-Bagan Siapi-api (6,64 km) dan Pekanbaru-Muara Lembu-Taluk Kuantan (26,23 km). Selain itu, pelebaran jalan M.Yamin Bangkinang menjadi empat lajur (3,52 km) dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas di wilayah perkotaan.

• Jalan Strategis untuk Ekonomi dan Pariwisata: Penyelesaian Jalan Sinaboi-Dumai menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, khususnya sektor perikanan dan perdagangan. Perbaikan jalan di kawasan wisata Kuala Kampar-Bono di Kabupaten Pelalawan bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi pariwisata, sejalan dengan misi pengembangan budaya Melayu.

• Pembangunan Jembatan di Wilayah Kepulauan: Pembangunan jembatan di Kabupaten Kepulauan Meranti terus dikebut untuk mengatasi keterbatasan akses di wilayah kepulauan, yang sering terisolasi akibat minimnya infrastruktur transportasi darat. Proyek ini mencakup jembatan penghubung antarpulau untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

• Peningkatan Akses ke Kawasan Industri: Pembangunan jalan penghubung ke Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kabupaten Siak diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri dan investasi di Riau.

Tantangan:

• Kerusakan Jalan: Curah hujan tinggi, beban lalu lintas berat, dan kurangnya anggaran pemeliharaan menyebabkan banyak jalan rusak, terutama di kabupaten seperti Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Pelalawan. Rapat DPRD Riau pada April 2025 menyoroti keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan yang menghambat aktivitas ekonomi lokal.

• Keterbatasan Anggaran: Defisit anggaran daerah membatasi kemampuan Pemprov untuk memperbaiki jalan secara menyeluruh.

• Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Sebagian besar jalan nasional dikelola oleh Kementerian PUPR, sehingga memerlukan koordinasi yang kuat untuk memastikan alokasi dana yang memadai.

Solusi:

• Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan jalan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

• Mendorong kemitraan publik-swasta (KPS) untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis.

• Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat proyek jalan nasional.

2. Infrastruktur Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air merupakan elemen kunci untuk mendukung ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan pengendalian banjir di Riau, yang sering menghadapi musim hujan ekstrem. Proyek utama meliputi:

• Pembangunan Intake Air Baku: Pemprov Riau mengusulkan pembangunan unit intake air baku untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi industri dan masyarakat sekitar.

• Peningkatan Jaringan Irigasi: Jaringan irigasi di Rokan Hilir (92 km), Indragiri Hilir (72,749 km), dan Pelalawan (41 km) ditingkatkan untuk mendukung produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan Riau.

• Rehabilitasi Embung dan Kolam Retensi: Rehabilitasi embung di Pekanbaru dan kolam retensi di Rokan Hilir dilakukan untuk mengendalikan banjir pada musim hujan dan menyimpan air untuk musim kemarau.

• Pengendalian Banjir: Pembangunan dan normalisasi drainase di wilayah rawan banjir, seperti Pekanbaru dan Siak, menjadi prioritas untuk mengurangi dampak banjir tahunan.

Tantangan:

• Kerusakan Infrastruktur: Banyak jaringan irigasi yang sudah tua dan rusak, sehingga mengurangi efisiensi penyediaan air untuk pertanian.

• Minimnya Dana Pemeliharaan: Anggaran terbatas menyebabkan pemeliharaan infrastruktur air tidak optimal.

• Koordinasi Antarinstansi: Pengelolaan irigasi melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang sering kali menghadapi kendala koordinasi.

Solusi:

• Mengusulkan dana tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rehabilitasi jaringan irigasi.

• Mengembangkan teknologi irigasi hemat air untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air.

• Memperkuat koordinasi melalui pembentukan tim lintas sektoral untuk pengelolaan sumber daya air.

3. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau berfokus pada pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh berdasarkan tujuh indikator: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan ruang terbuka publik. Program utama meliputi:

• Pembangunan Prasarana Permukiman Terpadu: Program ini menyasar wilayah perkotaan seperti Pekanbaru, Dumai, dan wilayah pedesaan di kabupaten seperti Siak, Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu.

• Peningkatan Drainase dan Sanitasi: Pembangunan sistem drainase perkotaan dan pengelolaan limbah domestik dilakukan untuk mencegah banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

• Penyediaan Rumah Layak Huni: Program rumah subsidi dan bantuan stimulan perumahan swadaya diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan dan kepulauan.

Tantangan:

• Urbanisasi Cepat: Pertumbuhan penduduk di Pekanbaru meningkatkan tekanan pada infrastruktur perkotaan, menyebabkan perluasan kawasan kumuh.

• Keterbatasan Anggaran: Pembangunan permukiman terpadu memerlukan dana besar, yang sulit dipenuhi akibat defisit anggaran.

• Akses di Wilayah Terpencil: Wilayah kepulauan seperti Kepulauan Meranti sulit dijangkau untuk pembangunan infrastruktur permukiman.

Solusi:

• Mengembangkan skema pembiayaan inovatif, seperti kemitraan dengan pengembang swasta untuk pembangunan perumahan.

• Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk mempermudah akses ke wilayah terpencil.

• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah dan sanitasi melalui program edukasi.

4. Infrastruktur Energi

Pembangunan infrastruktur energi, khususnya penyediaan listrik, menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa capaian dan rencana meliputi:

• Pembangunan Pembangkit Listrik: Proyek pembangkit listrik tenaga gas dan energi terbarukan sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

• Peningkatan Jaringan Distribusi: Perluasan jaringan listrik ke wilayah pedesaan dan kepulauan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses energi.

• Program Elektrifikasi Desa: Program ini menargetkan desa-desa terpencil di kabupaten seperti Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti untuk mendapatkan akses listrik.

Tantangan:

• Pembebasan Lahan dan Perizinan: Proyek pembangunan pembangkit dan jaringan listrik sering terhambat oleh masalah pembebasan lahan, terutama di kawasan hutan lindung.

• Keterbatasan Akses di Wilayah Kepulauan: Wilayah seperti Kepulauan Meranti menghadapi tantangan logistik dalam pembangunan infrastruktur energi.

• Koordinasi Antarinstansi: Kurangnya sinergi antara Pemprov, PLN, dan kementerian terkait menghambat percepatan proyek energi.

Solusi:

• Melibatkan sektor swasta melalui skema KPS untuk pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi.

• Mempercepat penyelesaian isu perizinan melalui komunikasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

• Mengembangkan energi terbarukan, seperti tenaga surya, untuk wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Kebijakan Publik Pendukung Pembangunan

Kebijakan publik di Riau dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan melalui pendekatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kebijakan utama:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD Riau menjadi instrumen utama untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pada 2019, realisasi penerimaan daerah mencapai Rp8,703,23 miliar, meningkat 2,64% dari tahun sebelumnya, dengan pengeluaran sebesar Rp8,690,39 miliar. Namun, pada 2025, Riau menghadapi defisit anggaran sebesar Rp3,5 triliun, yang memaksa Pemprov melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan proyek prioritas.

Strategi Pengelolaan Anggaran:

• Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH): Riau, sebagai salah satu provinsi penghasil migas, mengandalkan DBH untuk mendanai pembangunan. Namun, fluktuasi harga minyak dunia memengaruhi stabilitas pendapatan ini.

• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pajak kendaraan bermotor, retribusi pelayanan publik, dan pengelolaan aset daerah menjadi fokus untuk meningkatkan PAD.

• Efisiensi Belanja: Pemprov melakukan rasionalisasi belanja pegawai dan fokus pada proyek infrastruktur dengan dampak ekonomi tinggi, seperti jalan dan irigasi.

Tantangan:

• Defisit anggaran membatasi ruang fiskal untuk proyek besar.

• Ketergantungan pada DBH migas membuat anggaran rentan terhadap volatilitas pasar global.

Solusi:

• Mencari sumber pendanaan alternatif, seperti obligasi daerah atau kemitraan dengan sektor swasta.

• Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Pemprov Riau telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, termasuk:

• Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2022: Peraturan ini mengatur tugas dan fungsi perangkat daerah untuk memastikan efisiensi, koordinasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan.

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Riau berhasil mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut hingga 2025, mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

• Digitalisasi Pelayanan Publik: Penerapan teknologi informasi, seperti sistem perizinan online, pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kepuasan masyarakat.

Tantangan:

• Kapasitas SDM aparatur yang belum merata dalam mengoperasikan sistem digital.

• Resistensi terhadap perubahan di kalangan birokrasi.

Solusi:

• Mengadakan pelatihan intensif bagi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi.

• Memperluas akses internet di wilayah pedesaan untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik.

3. Penanganan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Meskipun kaya akan sumber daya alam, Riau masih menghadapi tantangan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan. Penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya penguatan sektor ini dapat mengurangi angka kemiskinan. Sebaliknya, ketergantungan pada sektor migas cenderung meningkatkan ketimpangan di beberapa wilayah. Kebijakan utama meliputi:

• Swasembada Pangan: Program ini mencakup perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, dan pelatihan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

• Pengembangan Infrastruktur Pedesaan: Pembangunan jalan desa dan drainase diarahkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan mengurangi biaya logistik.

• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha diberikan kepada kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tantangan:

• Tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan dan kepulauan.

• Keterbatasan akses pasar bagi petani kecil.

Solusi:

• Mengembangkan pasar digital untuk produk pertanian lokal.

• Meningkatkan akses kredit bagi petani dan pelaku UMKM melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro.

4. Penanganan Stunting dan Pembangunan SDM

Penanganan stunting menjadi prioritas untuk memastikan generasi masa depan yang sehat dan produktif. Program utama meliputi:

• Pemberian Asupan Gizi: Pemprov Riau, melalui Musrenbang Kecamatan Mempura, mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil.

• Pengawasan Kesehatan: Posyandu di seluruh kecamatan diperkuat untuk memantau pertumbuhan anak dan memberikan edukasi gizi.

• Pembangunan SDM: Investasi dalam pendidikan meliputi pembangunan sekolah, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di sektor industri, pariwisata, dan teknologi.

Tantangan:

• Tingginya angka stunting di wilayah pedesaan akibat minimnya kesadaran gizi.

• Keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

Solusi:

• Meningkatkan kampanye edukasi gizi melalui media sosial dan komunitas lokal.

• Merekrut dan melatih lebih banyak tenaga kesehatan untuk ditempatkan di wilayah terpencil.

5. Pengembangan Budaya dan Pariwisata

Sebagai pusat kebudayaan Melayu, Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan alam. Kebijakan utama meliputi:

• Pengembangan Destinasi Wisata: Destinasi seperti Kuala Kampar-Bono, Candi Muara Takus, dan Pulau Rupat dipromosikan sebagai daya tarik wisata utama.

• Festival Budaya: Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur, Festival Budaya Melayu, dan event seni tradisional lainnya bertujuan menarik wisatawan domestik dan internasional.

• Infrastruktur Pendukung Pariwisata: Perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti toilet dan tempat parkir, serta penyediaan informasi wisata berbasis digital menjadi prioritas.

Tantangan:

• Minimnya promosi destinasi wisata Riau di tingkat internasional.

• Keterbatasan infrastruktur di kawasan wisata pedesaan.

Solusi:

• Mengembangkan strategi promosi digital melalui media sosial dan kemitraan dengan agen perjalanan.

• Meningkatkan investasi dalam infrastruktur wisata melalui skema KPS.

Tantangan dan Solusi

Pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik di Riau menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, di antaranya:

1. Defisit Anggaran: Defisit APBD 2025 sebesar Rp3,5 triliun membatasi kemampuan Pemprov untuk mendanai proyek infrastruktur besar. Solusi: Optimalisasi DBH, peningkatan PAD, dan kemitraan dengan sektor swasta melalui skema KPS.

2. Kerusakan Infrastruktur: Jalan rusak dan jaringan irigasi yang usang menghambat konektivitas dan produktivitas pertanian. Solusi: Alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dana tambahan.

3. Koordinasi Antarinstansi: Kurangnya sinergi dalam perizinan dan pembebasan lahan menghambat proyek energi dan transportasi. Solusi: Pembentukan tim lintas sektoral dan komunikasi intensif dengan kementerian terkait.

4. Kemiskinan dan Ketimpangan: Tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan menuntut kebijakan yang lebih inklusif. Solusi: Pengembangan ekonomi lokal dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat.

5. Urbanisasi dan Permukiman Kumuh: Pertumbuhan penduduk di Pekanbaru meningkatkan tekanan pada infrastruktur perkotaan. Solusi: Program permukiman terpadu dan pengendalian urbanisasi melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru di kabupaten lain.

Arah Kebijakan ke Depan

Untuk mengatasi tantangan dan mencapai visi pemb búsquedaun, Pemprov Riau perlu mengarahkan kebijakan pada lima fokus utama:

1. Optimalisasi Anggaran: Mengutamakan proyek infrastruktur strategis dengan dampak ekonomi tinggi, seperti jalan antarkabupaten dan irigasi untuk ketahanan pangan, sambil mencari sumber pendanaan alternatif seperti obligasi daerah.

2. Transformasi Digital: Mempercepat digitalisasi pelayanan publik, seperti perizinan online dan sistem pengaduan berbasis aplikasi, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

3. Kemitraan Publik-Swasta: Mengundang investasi swasta dalam proyek infrastruktur energi, transportasi, dan pariwisata untuk mengurangi beban APBD.

4. Pemberdayaan SDM: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi untuk mendukung daya saing tenaga kerja dan mengurangi stunting.

5. Sinkronisasi Tata Ruang: Memastikan pembangunan infrastruktur selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik di Provinsi Riau telah mencatat kemajuan signifikan dalam meningkatkan konektivitas transportasi, pengelolaan sumber daya air, penyediaan permukiman layak, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Proyek seperti preservasi jalan nasional, rehabilitasi jaringan irigasi, dan digitalisasi birokrasi mencerminkan komitmen Riau untuk mewujudkan visi sebagai provinsi yang berdaya saing dan sejahtera. Namun, tantangan seperti defisit anggaran, kerusakan infrastruktur, kemiskinan, dan koordinasi antarinstansi masih memerlukan solusi strategis. Dengan mengoptimalkan sumber daya, memperkuat kemitraan publik-swasta, dan mempercepat transformasi digital, Riau memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu yang unggul di Asia Tenggara. Komitmen terhadap tata kelola yang baik, transparansi, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan Riau dalam mencapai visinya pada 2025 dan di masa depan.

BACA JUGA: Tips Psikologis untuk Membaca Karakter seseorang: secara mendalam

BACA JUGA: Inilah yang Terjadi Jika Dajjal Bertemu Nabi Khidir di Akhir Zaman – Sejarah Islam

BACA JUGA: Denmark Mau Kirim Pasukan Ke Ukraina: Langsung Di Respon Keras Rusia