winrip-ibrd.com, 28 APRIL 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari, memiliki posisi strategis sebagai wilayah yang menghubungkan daratan dan kepulauan. Dengan karakteristik geografis yang terdiri dari daratan dan lebih dari 68 lokasi terumbu karang potensial, Sultra memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonomi berbasis infrastruktur dan sumber daya alam. Artikel ini akan membahas secara mendalam pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik di Sultra, mencakup strategi, tantangan, capaian, serta implikasi kebijakan terhadap pembangunan daerah hingga tahun 2025.

Latar Belakang Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tenggara

Pembangunan infrastruktur di Sultra merupakan pilar utama untuk mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Sultra mengadopsi strategi pembangunan terpadu wilayah daratan dan lautan/kepulauan, yang dikenal dengan akronim GARBARATA (Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan).

Infrastruktur menjadi elemen kunci untuk mendukung konektivitas, industrialisasi, dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarsektor, dan kondisi geografis yang kompleks menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui kebijakan publik yang terarah dan sinergis.

Fokus Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tenggara

Pembangunan infrastruktur di Sultra mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, air bersih, irigasi, dan kawasan industri. Berikut adalah rincian utama:

1. Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi, khususnya jalan dan jembatan, menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sultra. Salah satu proyek signifikan adalah pembangunan Jembatan S. Lebo, S. Laeya, dan S. Walue di ruas jalan Maligano–Labuhan, Kabupaten Buton. Proyek ini, yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dengan konsultan PT Wirantha Bhuana Raya, memiliki panjang total 270 meter dengan anggaran Rp21,888 miliar dari APBN dan ADB. Jembatan ini menggunakan tiang pancang baja untuk konstruksi bawah dan beton bertulang untuk konstruksi atas, dengan target penyelesaian dalam 540 hari kalender. Proyek ini penting untuk mengatasi hambatan transportasi darat selama musim hujan, ketika sungai sering meluap.

Selain itu, Sultra juga menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2024. Salah satu PSN di Sultra adalah pengembangan kawasan industri yang mendukung hilirisasi dan konektivitas ekonomi. Proyek ini dibiayai oleh investor swasta tanpa dukungan APBN, menunjukkan potensi investasi yang tinggi di wilayah ini.

2. Infrastruktur Energi

Sektor energi merupakan fokus utama dalam pembangunan infrastruktur Sultra, sejalan dengan visi pengelolaan energi yang bersih dan terjangkau. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), penggunaan energi di Sultra masih didominasi oleh batubara (84,01%) dan minyak bumi (15,98%), dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) hanya sebesar 0,01%. Kondisi ini jauh dari target bauran energi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Sultra telah menerapkan kebijakan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui peraturan gubernur. Selain itu, potensi EBT di Sultra sangat besar, dengan kapasitas sebagai berikut:

• Energi surya: 3.917 MW

• Energi air: 301 MW

• Energi biomassa: 164 MW

• Energi bayu (angin): 257 MW

• Energi panas bumi: 896 MW

Implementasi RUED mencakup pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk mengembangkan EBT, fasilitasi pembangunan kawasan industri, dan penerapan peraturan terkait kewajiban penggunaan sel surya minimal 25% dari luas atap bangunan komersial dan industri. Kapasitas pembangkit listrik saat ini mencapai 200 MW dengan beban puncak 120 MW dan konsumsi listrik 75 kWh/kapita, menunjukkan potensi untuk ekspansi infrastruktur kelistrikan.

3. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di Sultra bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berkontribusi melalui berbagai proyek, termasuk rehabilitasi dan pembangunan sumur bor bertenaga matahari di wilayah pascabencana. Meskipun tidak ada data spesifik untuk Sultra pada 2025, proyek serupa di wilayah lain, seperti Mamuju, Sulawesi Barat, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses air bersih di wilayah timur Indonesia.

4. Kawasan Industri dan Ekonomi Khusus

Sultra memiliki potensi besar untuk pengembangan kawasan industri, terutama di sektor pertambangan dan pengolahan hasil tambang (hilirisasi). Pemerintah provinsi memfasilitasi pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lahan dan insentif nonfiskal, seperti yang tercantum dalam roadmap RUED. Realisasi investasi di Sultra pada 2017 mencapai Rp11 triliun, menunjukkan daya tarik wilayah ini bagi investor.

Selain itu, pengembangan kawasan ekowisata bahari berbasis terumbu karang menjadi bagian dari strategi pembangunan. Sekitar 68 lokasi terumbu karang di Sultra memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan Publik dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Kebijakan publik di Sultra dirancang untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah elemen utama kebijakan publik yang relevan:

1. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan RUED disusun untuk memastikan keselarasan antara tujuan jangka panjang dan jangka menengah. RPJMD Sultra 2025–2029, misalnya, memedomani RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan fokus pada peningkatan daya saing daerah, pemerataan pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan.

RUED Sultra, yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, menjadi panduan untuk pengelolaan energi daerah hingga 2050. Dokumen ini menjamin ketersediaan energi, mendukung pengembangan kawasan industri, dan menjadi dasar pengajuan anggaran melalui APBN/APBD untuk proyek infrastruktur energi, khususnya EBT.

2. Transparansi dan Partisipasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar kebijakan di Sultra. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra menyediakan layanan online untuk permohonan informasi publik, mendukung transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek infrastruktur. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sultra mendorong partisipasi masyarakat melalui survei kepuasan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan.

3. Digitalisasi dan Efisiensi Pengadaan

Pemerintah Sultra telah mengadopsi sistem pengadaan barang/jasa elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Selain itu, aplikasi seperti Sistem Informasi Pendataan Industri dan Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

4. Kebijakan Investasi dan Daya Saing

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sultra berperan penting dalam menarik investasi. Kebijakan seperti penyederhanaan perizinan dan insentif untuk kawasan industri mendukung pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi yang signifikan pada 2017 menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif.

Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

Meskipun terdapat kemajuan, pembangunan infrastruktur di Sultra menghadapi sejumlah tantangan, termasuk:

1. Keterbatasan Anggaran: Anggaran daerah sering kali tidak mencukupi untuk proyek infrastruktur berskala besar, sehingga ketergantungan pada APBN dan investasi swasta menjadi krusial.

2. Koordinasi Antarsektor: Kurangnya sinergi antara sektor, seperti antara dinas energi, lingkungan hidup, dan pertanahan, dapat menghambat pelaksanaan proyek.

3. Pembebasan Lahan dan Perizinan: Proses pembebasan lahan dan perizinan sering kali memakan waktu lama, terutama untuk proyek di wilayah terpencil.

4. Kondisi Geografis: Wilayah kepulauan dan daerah terpencil menyulitkan pembangunan infrastruktur, terutama untuk jaringan listrik dan transportasi.

5. Kesenjangan Energi: Dominasi batubara dan minyak bumi dalam bauran energi menunjukkan perlunya akselerasi transisi menuju EBT untuk mencapai target RUED.

Capaian dan Dampak Pembangunan Infrastruktur

Hingga 2025, Sultra telah mencatat sejumlah capaian dalam pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik:

1. Peningkatan Konektivitas: Proyek jembatan dan jalan, seperti Jembatan S. Lebo Cs., telah meningkatkan akses transportasi di Kabupaten Buton, mendukung mobilitas barang dan orang.

2. Investasi dan Lapangan Kerja: Realisasi investasi Rp11 triliun pada 2017 dan pengembangan kawasan industri telah menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

3. Peningkatan IPM: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Sultra 2023 menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia, didukung oleh infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

4. Transisi Energi: Meskipun pemanfaatan EBT masih rendah, kebijakan seperti program kendaraan listrik dan rencana pengembangan sel surya menunjukkan langkah awal menuju energi berkelanjutan.

Dampak dari pembangunan ini meliputi peningkatan aktivitas ekonomi, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan penguatan posisi Sultra sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia timur. Namun, disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih perlu diperhatikan.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat kebijakan publik di Sultra, berikut adalah beberapa rekomendasi:

1. Meningkatkan Sinergi Antarsektor: Membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses perizinan, pembebasan lahan, dan pelaksanaan proyek.

2. Memperluas Investasi Swasta: Memperkuat insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik lebih banyak investor, terutama di sektor EBT dan kawasan industri.

3. Akselerasi Transisi Energi: Meningkatkan investasi dalam infrastruktur EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan air, serta memperluas program kendaraan listrik.

4. Digitalisasi Penuh: Mengoptimalkan sistem LPSE dan aplikasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan proyek.

5. Pengembangan Wilayah Kepulauan: Mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur di wilayah kepulauan, seperti pelabuhan kecil dan jaringan listrik mikro.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam meningkatkan konektivitas, menarik investasi, dan mendukung pembangunan manusia. Strategi GARBARATA, sinkronisasi perencanaan, dan fokus pada energi baru terbarukan menjadi landasan utama untuk mencapai visi pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarsektor, dan kondisi geografis memerlukan solusi inovatif dan kolaborasi yang lebih kuat. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Sultra berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

BACA JUGA: Kemajuan dan Karya-Karya yang Tercipta dari Organisasi Panel Surya

BACA JUGA: Sejarah Lahirnya Hukum di Indonesia: Perjalanan Panjang Menuju Sistem Hukum Modern

BACA JUGA: Indonesia Berduka: Jokowi Berdoa di Depan Jenazah Paus Fransiskus Sebuah Penghormatan Tertinggi untuk Pemimpin Rohani Global