winrip-ibrd – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama ini lebih sering menjadi sorotan karena nilai investasinya yang fantastis. Namun, seiring semakin banyaknya gedung pemerintahan yang selesai dibangun dan mulai beroperasi, perhatian publik kini mulai bergeser ke aspek yang tidak kalah penting, yaitu biaya operasional dan pemeliharaan.

Terbaru, Otorita IKN mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai Rp 3,2 triliun. Angka tersebut masuk dalam kebutuhan anggaran tahun 2027 dan menjadi salah satu komponen terbesar dalam usulan tambahan anggaran yang diajukan kepada DPR RI.

Nominal tersebut langsung memicu berbagai diskusi publik. Sebagian pihak menilai angka itu terlalu besar, sementara yang lain melihatnya sebagai konsekuensi logis dari pengelolaan sebuah ibu kota baru dengan infrastruktur modern dan skala yang sangat luas.

Lalu, sebenarnya apa yang membuat biaya pemeliharaan gedung di IKN bisa mencapai Rp 3,2 triliun?

IKN Memasuki Fase Operasional

Selama beberapa tahun terakhir, fokus utama pembangunan IKN adalah konstruksi fisik. Pemerintah membangun istana negara, kantor kementerian, hunian ASN, jaringan jalan, sistem air bersih, hingga infrastruktur digital.

Ketika bangunan-bangunan tersebut mulai digunakan, fase pembangunan otomatis bergeser menjadi fase operasional. Pada tahap ini, biaya yang muncul bukan lagi hanya pembangunan, melainkan juga biaya perawatan agar seluruh fasilitas tetap berfungsi optimal.

Dalam dunia properti dan pengelolaan aset negara, biaya pemeliharaan merupakan komponen yang tidak bisa dihindari. Bahkan, banyak studi menunjukkan bahwa biaya operasi dan perawatan suatu bangunan sepanjang masa pakainya sering kali lebih besar dibanding biaya pembangunan awal.

Rincian Anggaran IKN 2027

Berdasarkan pemaparan Otorita IKN, total kebutuhan anggaran tahun 2027 mencapai Rp 22,2 triliun. Sementara itu, pagu reguler yang telah tersedia hanya sekitar Rp 6,7 triliun.

Artinya terdapat selisih kebutuhan dana sebesar Rp 15,5 triliun yang diajukan sebagai tambahan anggaran kepada DPR. Dari angka tersebut, Rp 3,2 triliun dialokasikan khusus untuk operasional dan pemeliharaan gedung pemerintahan di KIPP.

Ringkasan Kebutuhan Anggaran IKN 2027

Kenapa Biaya Pemeliharaan Bisa Sangat Besar?

Kalau melihat nominal Rp 3,2 triliun secara sepintas, angkanya memang terlihat sangat besar. Namun perlu dipahami bahwa yang dirawat bukan hanya satu atau dua gedung.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan mencakup berbagai fasilitas strategis seperti kompleks kementerian koordinator, kantor lembaga negara, istana kepresidenan, fasilitas pendukung pemerintahan, jaringan utilitas kota, hingga area publik yang harus beroperasi setiap hari.

Selain itu, IKN dirancang sebagai smart city dan green city. Konsep tersebut membuat bangunan di IKN memiliki sistem yang jauh lebih kompleks dibanding gedung pemerintahan konvensional.

Beberapa komponen yang membutuhkan biaya perawatan antara lain:

• Sistem pendingin gedung.
• Lift dan eskalator.
• Instalasi listrik dan energi.
• Sistem keamanan digital.
• Jaringan serat optik.
• Sistem pengolahan air.
• Area lanskap dan ruang terbuka hijau.
• Teknologi sensor dan monitoring bangunan.

Semakin modern suatu gedung, semakin tinggi pula biaya pemeliharaan yang dibutuhkan agar performanya tetap optimal.

Faktor Depresiasi Bangunan Gedung Jadi Pertimbangan

Otorita IKN menjelaskan bahwa anggaran pemeliharaan diperlukan untuk menghambat laju depresiasi atau penurunan kualitas fisik bangunan yang mulai beroperasi.

Dalam praktik pengelolaan aset, setiap bangunan mengalami penurunan kondisi secara alami akibat penggunaan harian, faktor cuaca, kelembapan, hingga usia material.

Tanpa pemeliharaan rutin, kerusakan kecil dapat berkembang menjadi kerusakan besar yang justru membutuhkan biaya lebih mahal di kemudian hari.

Karena itu, pendekatan yang umum digunakan adalah preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan. Strategi ini dinilai lebih efisien dibanding menunggu kerusakan terjadi terlebih dahulu.

Smart City Tidak Selalu Murah

Salah satu daya tarik utama IKN adalah konsep kota pintar atau smart city.

Di atas kertas, teknologi digital memang mampu meningkatkan efisiensi operasional. Namun di sisi lain, keberadaan teknologi tersebut juga membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

Misalnya:

Karena itu, biaya operasional kota pintar umumnya lebih tinggi dibanding kota konvensional pada tahap awal implementasi.

Munculnya kebutuhan pemeliharaan sebesar Rp 3,2 triliun juga menunjukkan bahwa tantangan IKN tidak lagi sebatas membangun, tetapi juga menjaga keberlanjutan operasional.

Jika pembangunan fisik relatif memiliki batas waktu tertentu, biaya pemeliharaan justru akan terus muncul setiap tahun selama bangunan tersebut digunakan.

Hal inilah yang membuat banyak ekonom mulai menyoroti aspek keberlanjutan fiskal jangka panjang IKN. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengeluaran operasional tidak membebani APBN secara berlebihan di masa depan.

Strategi Pemerintah Menekan Beban Anggaran

Untuk mengurangi tekanan terhadap APBN, pemerintah mulai menerapkan beberapa strategi.

Salah satunya adalah memprioritaskan penyelesaian proyek yang progres fisiknya sudah tinggi dan membatasi pembangunan proyek baru yang belum mendesak. Selain itu, fasilitas komersial seperti hotel, pusat hiburan, dan pusat perbelanjaan diarahkan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan model tersebut, pemerintah dapat lebih fokus menggunakan dana negara untuk layanan publik utama seperti gedung pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan utilitas dasar.

Apakah Rp 3,2 Triliun Terlalu Mahal? Jawabannya sangat bergantung pada perspektif yang digunakan.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja kementerian tertentu, angka Rp 3,2 triliun memang terlihat besar. Namun apabila dihitung berdasarkan jumlah aset negara yang harus dirawat, luas kawasan yang dikelola, serta teknologi yang digunakan, biaya tersebut dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pengoperasian sebuah ibu kota baru berskala nasional.

Yang menjadi perhatian utama bukan hanya besarnya angka, melainkan bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efisien dan transparan.

Publik tentu berharap setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan kualitas layanan publik yang optimal, menjaga umur bangunan lebih panjang, dan mencegah pemborosan di masa depan.

Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan gedung di IKN yang mencapai Rp 3,2 triliun menjadi sinyal bahwa proyek ibu kota baru kini memasuki fase yang berbeda. Fokus tidak lagi semata-mata pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengelolaan dan keberlanjutan operasional.

Besarnya anggaran tersebut dipengaruhi oleh luasnya kawasan pemerintahan yang harus dirawat, kompleksitas infrastruktur smart city, serta kebutuhan menjaga kualitas aset negara agar tidak mengalami penurunan fungsi secara cepat.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menyelesaikan pembangunan IKN, tetapi memastikan kota baru tersebut dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan tidak menjadi beban fiskal yang berlebihan bagi negara. Dengan tata kelola yang baik, biaya pemeliharaan yang besar dapat dipandang sebagai investasi untuk menjaga keberlangsungan pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.

Referensi

1. Kompas.com, Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gedung di IKN Tembus Rp 3,2 Triliun, 22 Juni 2026.
2. Kendari Pos, Beban Berat APBN, Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gedung di IKN Saja Tembus Rp 3,2 Triliun, 23 Juni 2026.
3. Detik Finance, Anggaran Pembangunan IKN dari Era Jokowi hingga Prabowo.
4. Jurnal Borneo Engineering, Analisis Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Dengan Konsep Green Building dan Non Green Building.
5. Otorita IKN dan Komisi II DPR RI, paparan kebutuhan anggaran operasional dan pengembangan kawasan tahun 2027.