winrip-ibrd.com, 27 APRIL 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pendahuluan

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Dengan luas wilayah sekitar 61.841,29 km² dan populasi lebih dari 3 juta jiwa, Sulteng memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, pembangunan infrastruktur yang memadai dan kebijakan publik yang efektif menjadi kunci utama. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang perkembangan infrastruktur, tantangan yang dihadapi, serta kebijakan publik yang mendukung pembangunan di Sulawesi Tengah, dengan fokus pada periode terkini hingga April 2025.

Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tengah

1. Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, mengingat wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari pegunungan hingga pesisir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah melaksanakan sejumlah proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

a. Pembangunan Jalan

Pada tahun 2022, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp700 miliar dari APBD untuk pembangunan jalan dan jembatan guna mendukung distribusi logistik, khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Beberapa proyek prioritas meliputi:

• Jalan Tambu–Kasimbar: Menghubungkan Desa Tambu di Kabupaten Donggala dengan Kasimbar di Kabupaten Parigi Moutong sepanjang 30 kilometer, lengkap dengan pembangunan pelabuhan laut di kedua wilayah.

• Jalan Gimpu–LuWu Utara: Menghubungkan Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, dengan Luwu Utara di Sulawesi Selatan sepanjang 89 kilometer, yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

• Jalan Petobo–Bora–Pandere: Menghubungkan Kelurahan Petobo di Kota Palu dengan Desa Bora dan Pandere di Kabupaten Sigi sepanjang 39,8 kilometer.

• Jalan Baladangko–Sulawesi Barat: Menghubungkan Kabupaten Sigi dengan Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 72 kilometer.

• Jalan Bangga–Watatu: Menghubungkan Desa Bangga di Kabupaten Sigi dengan Desa Watatu di Kabupaten Donggala sepanjang 183,6 kilometer, disertai pembangunan pelabuhan di Watatu.

Selain itu, usulan pembangunaninfrastruktur jalan dengan nilai Rp5 triliun telah diajukan kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Kabinet untuk mempercepat konektivitas selama lima tahun ke depan. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik, meningkatkan akses ke pusat ekonomi, dan mendorong investasi sektor swasta.

b. Jembatan dan Pelabuhan

Pembangunan jembatan juga menjadi fokus untuk meningkatkan aksesibilitas. Misalnya, pembangunan jembatan di Kabupaten Sigi telah mendapat perhatian khusus dari Gubernur Rusdy Mastura, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Sigi, Mohamad Irwan. Pelabuhan laut di Tambu, Kasimbar, dan Watatu juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat sektor maritim dan perdagangan.

2. Infrastruktur Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air merupakan aspek penting dalam pembangunan Sulawesi Tengah, terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu, bersama Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah, telah melaksanakan sejumlah proyek strategis.

a. Pengendalian Banjir dan Sedimentasi

Proyek penanggulangan banjir dan sedimentasi di Sungai Omu, Kabupaten Sigi, serta penanganan tanggap darurat pasca-bencana banjir di Kabupaten Parigi Moutong menjadi prioritas. Selain itu, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengaman pantai juga dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di wilayah urban seperti Kota Palu.

b. Pembangunan Bendungan

Pembangunan jaringan air baku melalui Bendungan Paselloreng di Kabupaten Sigi menjadi salah satu proyek unggulan Kementerian PUPR. Bendungan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian serta menyediakan air bersih bagi masyarakat.

c. Pengalihan Alur Sungai

Pada Februari 2025, Dinas Cikasda menggelar rapat untuk membahas pengalihan alur Sungai Lampi-Lamoito sebagai respons terhadap permohonan rekomendasi teknis dari PT. Stardust Estate Investment. Proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional, untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi.

3. Infrastruktur Publik Lainnya

a. Masjid Raya Baitul Khairat

Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Kota Palu merupakan salah satu proyek ikonik yang dipantau langsung oleh Gubernur Rusdy Mastura. Pada Desember 2024, gubernur melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan progres pembangunan yang dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor dan PT Yodya Karya (Persero) sebagai konsultan pengawas. Masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

b. Infrastruktur Permukiman

Kementerian PUPR, melalui arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman, telah menetapkan strategi untuk meningkatkan infrastruktur air minum, drainase, persampahan, air limbah, pasar, dan olahraga di Sulawesi Tengah. Proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Kebijakan Publik Pendukung Pembangunan

1. Sinergi dan Kolaborasi Antarpihak

Kebijakan publik di Sulawesi Tengah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Manggas Rudy Siahaan, pembangunan di Pulau Sulawesi, termasuk Sulawesi Tengahrequires collaboration, integration, and commitment from all parties to drive economic growth and improve community welfare. This was emphasized during a discussion on the revision of the Spatial Plan (RTR) for Sulawesi in June 2022.

a. Koordinasi Antarinstansi

Rapat koordinasi (rakor) menjadi salah satu instrumen utama untuk menyinkronkan program pembangunan. Misalnya, rakor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Juni 2023 di Kabupaten Buol bertujuan untuk menyusun program strategis yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Tema rakor, “Gerak Cepat Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri dan Transformasi Perdagangan,” mencerminkan komitmen untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

b. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda Sulawesi Tengah berperan dalam merumuskan strategi pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi. Dalam rakor tersebut, Kepala Bappeda menyampaikan materi tentang percepatan pembangunan industri dan perdagangan yang bernilai tambah, dengan fokus pada hilirisasi produk unggulan daerah dan peningkatan sertifikasi mutu barang.

2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu fokus kebijakan publik di Sulawesi Tengah, mengingat tantangan ketahanan air yang semakin kompleks. Pada Desember 2024, Dinas Cikasda mengadakan pembekalan untuk Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Santika Palu. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dewan tentang tugas dan fungsi mereka dalam mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) untuk periode 2024–2029 menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat tata kelola air. Kebijakan ini sejalan dengan arahan nasional untuk menjaga ketahanan air dan mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inspeksi mendadak dan pembangunan zona integritas. Pada Februari 2025, Dinas Cikasda menggelar rapat pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Cikasda, Dr. Andi Ruly Djanggola, dan dihadiri oleh tim Inspektorat Daerah serta Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

4. Kebijakan Ekonomi dan Investasi

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah provinsi telah merumuskan kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan industri. Salah satu contoh adalah proyek kilang LNG Donggi-Senoro di Kabupaten Banggai, yang merupakan proyek strategis nasional dengan investasi sebesar $28 miliar. Namun, proyek ini juga menimbulkan tantangan, seperti ketimpangan keuntungan bagi masyarakat lokal dan praktik rent-seeking oleh aktor tertentu, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Risky Yustiani Posumah (2015). Kebijakan publik yang lebih inklusif dan transparan diperlukan untuk memastikan manfaat proyek ini dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, kebijakan ekonomi nasional, seperti Paket Kebijakan Ekonomi I–VIII yang dikeluarkan pada 2015, telah memberikan dampak positif di Sulawesi Tengah. Paket kebijakan ini mencakup deregulasi perizinan, percepatan pengadaan lahan, dan insentif pajak untuk proyek infrastruktur, yang turut mendukung pembangunan di daerah.

Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

Meskipun telah ada kemajuan signifikan, pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Pembebasan Lahan dan Perizinan: Proses pembebasan lahan sering kali terhambat oleh sengketa kepemilikan dan birokrasi perizinan yang kompleks. Hal ini juga terjadi pada proyek infrastruktur listrik, seperti yang diungkapkan dalam kajian tentang Provinsi Riau dan Sulawesi Selatan.

2. Keterbatasan Anggaran: Meskipun APBD dan dukungan APBN tersedia, kebutuhan pembiayaan infrastruktur masih sangat besar. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi, namun implementasinya memerlukan manajemen risiko yang matang.

3. Koordinasi Antarinstansi: Lemahnya koordinasi antarpihak sering kali menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan, terutama pada tahap penyiapan proyek.

4. Bencana Alam: Sulawesi Tengah rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek infrastruktur. Penanganan tanggap darurat, seperti yang dilakukan di Sungai Omu dan Parigi Moutong, memerlukan sumber daya tambahan.

5. Ketimpangan Manfaat: Proyek berskala besar, seperti Donggi-Senoro, sering kali tidak memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal, sehingga menimbulkan resistensi sosial.

Strategi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur, beberapa strategi dan rekomendasi dapat diimplementasikan:

1. Penguatan Kolaborasi: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta melalui platform rakor yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM: Memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur.

3. Transparansi dan Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek untuk meminimalkan konflik dan memastikan manfaat yang inklusif.

4. Inovasi Pembiayaan: Mengembangkan skema pembiayaan seperti Limited Concession Scheme (LCS) untuk menarik investasi swasta dengan risiko yang terukur.

5. Pengelolaan Risiko Bencana: Mengintegrasikan strategi mitigasi bencana dalam perencanaan infrastruktur, termasuk desain bangunan tahan gempa dan sistem drainase yang memadai.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam sektor transportasi, sumber daya air, dan fasilitas publik. Kebijakan publik yang mendukung, seperti sinergi antarinstansi, pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan kualitas pelayanan, telah menjadi pendorong utama keberhasilan ini. Namun, tantangan seperti pembebasan lahan, keterbatasan anggaran, dan ketimpangan manfaat masih perlu diatasi melalui strategi yang inovatif dan inklusif. Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, Sulawesi Tengah dapat terus melangkah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera, sejalan dengan visi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Referensi

• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, 2022.

• Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah, 2024–2025.

• Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

• BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022.

• Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, 2023.

• Sekretariat Negara, 2019–2024.

• Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 2019.

• Posumah, R.Y., 2015. Peran Aktor Kepentingan dalam Kebijakan Pembangunan Kilang LNG Donggi-Senoro.

BACA JUGA: SPMB Gantikan PPDB: Transformasi Sistem Penerimaan Siswa Berdasarkan Evaluasi Nasional 2017–2026

BACA JUGA: Kenapa Otak Kita Terjebak dalam Pola Buruk: Pembahasan Secara Mendalam

BACA JUGA: Jelajah Religi dan Sejarah di Negara Vatikan: Menyusuri Pusat Spiritualitas Dunia